ACT dan FDKM Tangsel Gelar Diskusi Publik Terkait Krisis Uighur

Beragam berita, baik dalam bentuk teks maupun video, terkait represi Uighur, sejumlah masyarakat menanggapinya sebagai hoaks. Diskusi publik diselenggarakan sebagai upaya untuk mengungkap fakta objektif yang terjadi.

Aksi Cepat Tanggap Tangerang Raya dan Forum Komunikasi DKM Tangerang Selatan menggelar diskusi publik Bertajuk “ Tragedi Uighur, Fakta atau Hoaks?” pada Ahad (2/2).

ACTNews, JAKARTA - Aksi Cepat Tanggap Tangerang Raya dan Forum Komunikasi DKM Tangerang Selatan menggelar diskusi publik Bertajuk “ Tragedi Uighur, Fakta atau Hoaks?” pada Ahad (2/2). Diskusi publik tersebut sebagai edukasi kepada masyarakat tentang krisis kemanusiaan yang melanda etnis Uighur di Xinjiang, Cina.

Arif Wahyudi selaku Pembina Forum Dewan Kemakmuran Masjid Tangerang Selatan-FDKM Tangsel menyampaikan, simpang siur pemberitaan terkait krisis Uighur menimbulkan bias di masyarakat. “Maka kami FDKM Tangsel dan ACT Tangerang Raya menginisiasi terselenggaranya diskusi publik untuk menggali informasi terkait pemberitaan-pemberitaan (Uighur) yang berkembang di media sosial,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, Amin Sudarsono sebagai penulis buku “Di bawah Langit Xinjiang,” mengungkapkan fakta bahwa telah terjadi penindasan dan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Beberapa pelanggaran HAM tersebut antara lain pelarangan pemakaian atribut-atribut umat islam, larangan berbahasa Arab, larangan memakai jenggot, berhijab, dan larangan beribadah.

Amin menambahkan, salah seorang mahasiswa Uighur menuturkan bahwa mereka dipaksa makan makanan haram serta sejumlah warga Uighur dimasukkan ke kamp reedukasi. “Kalau Uighur dianggap (bagian dari warga negara) Cina, maka berikan hak-hak kepada muslim Uighur seperti yang didapatkan oleh warga negara Cina yang lain,” kata Amin.

 

Sementara itu, Ibnu Khajar selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap menjelaskan bahwa masalah kemanusiaan berada di atas problem-problem lainnya. “Fakta-fakta yang disampaikan PBB, ada penahanan warga Uighur di kamp-kamp konsentrasi untuk mencerabut akar budaya dan membentuk atau mengubah kebiasaan dan perilaku muslim Uighur.

Hasil diskusi dengan Amnesty International menunjukkan bahwa warga Uighur benar mengalami represi. Mengutip pernyataan Usman Hamid selaku Direktur Amnesty International Indonesia, Ibnu mengatakan, ”Amnesty melakukan investigasi 200 KK dengan dokumen yang sangat detail. Lebih dari 60% mengalami penyiksaan dan beberapa korban dalam keadaan tak bernyawa,” jelas Ibnu.

Beragam berita, baik dalam bentuk teks maupun video, terkait represi Uighur, sejumlah masyarakat menanggapinya sebagai hoaks. Menyikapi keraguan masyarakat terkait isu Uighur, Ibnu kembali mengutip pernyataan Usman Hamid bahwa, “Seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Usman Hamid, mereka (masyarakat yang terpapar berita) umumnya tidak memiliki kemampuan investigasi, sehingga apa yang disampaikan diragukan. Kalau mau silahkan berangkatkan mereka bersama tim investigasi dan utusan PBB untuk melakukan investigasi atas kasus ini,” terang Ibnu.

“Kalau saat ini satu juta kepala keluarga yang ditahan maka ada satu juta kepala keluarga yang terlantar. Lantas bagaimana sikap kita terhadap kondisi muslim Uighur yang direpresi di Xinjiang? Jika di diri kita tidak tergerak untuk saling membantu dan tidak berempati atas penderitaan mereka apakah kita masih pantas sebagai umat Muhammad? Sebagai masyarakat kita bisa membantu dalam ranah diplomasi kemanusiaan,” imbuh Ibnu.

 

Ia berharap diskusi publik ini dapat membuka seluas-luasnya informasi terkait penindasan muslim Uighur dan elemen umat tergerak untuk bersatu dan saling membantu.

Sementara itu, Suriadi selaku Kepala Cabang ACT Tangerang Raya mengatakan bahwa diskusi publik tersebut sebagai upaya untuk mengungkap fakta objektif yang terjadi. Ini juga sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat luas agar publik mendapatkan informasi valid terkait apa yang sebenarnya terjadi dan dialami muslim Uighur di Xinjiang, Cina. 

 

"ACT bekerja atas dasar kemanusiaan, pada domain kemanusiaan, sehingga segala bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia harus disampaikan secara transparan,” imbuh Suriadi

Menurut Suriadi, tragedi kemanusiaan yang menimpa muslim Uighur adalah nyata. Hal ini sesuai dengan data dan fakta investigasi yang disampaikan oleh Amnesty International dan PBB merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pegangan.

"Setelah diskusi publik ini digelar, kesadaran masyarakat muncul dan harapannya gelombang kepedulian untuk membantu muslim Uighur pun hadir," ungkap Suriadi. []