ACT dan Ombudsman RI Dialog Penanganan Bencana

ACT dan Ombudsman RI melakukan dialog tentang penanganan bencana di Indonesia. Obrolan ini dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik, khususnya kepada masyarakat terdampak bencana agar dapat lebih baik lagi.

ACT dan Ombudsman RI Dialog Penanganan Bencana' photo

ACTNews, JAKARTA Lembaga pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, melakukan pertemuan dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (22/7). Pertemuan ini merupakan dialog lanjutan dari yang sebelumnya hanya perjumpaan tim Ombudsman dengan ACT di lokasi bencana, seperti di Palu dan wilayah terdampak tsunami Selat Sunda.

Dialog yang digelar di bilangan Setia Budi, Jakarta, ini membicarakan tentang berbagai aksi kemanusiaan yang telah ACT lakukan, khususnya di lokasi bencana. Vice President ACT Ibnu Khajar mengatakan, pertemuan dengan Ombudsman merupakan dialog penting.

“Dialog ACT dan Ombudsman ini membahas tentang penanganan kebencanaan di Indonesia. Dari pertemuan ini diharapkan akan terjalin sebuah sinergi antara ACT dan Ombudsman yang dapat diteruskan ke berbagai instansi, khususnya pemerintahan,” ungkap Ibnu.

Selain membicarakan penanganan serta berbagai potensi bencana yang mengancam Indonesia, ACT juga memutarkan tayangan singkat tentang kiprahnya selama 13 tahun, sejak 2005. Di forum itu, Ombudsman bisa lebih mengenal ACT yang banyak berperan di bencana yang menimpa Indonesia dan isu kemanusiaan yang terjadi di berbagai penjuru dunia.


Anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya mengapresiasi berbagai aksi ACT di lokasi bencana. Kiprah ACT ini sangat membantu masyarakat terdampak bencana untuk bangkit kembali seperti sedia kala.

“Saya sudah melihat sendiri peran ACT di berbagai lokasi bencana, seperti Palu, Lampung saat tsunami melanda, juga Nusa Tenggara Barat. ACT tak hanya hadir saat tanggap darurat, tapi juga mendampingi hingga masa pemulihan dan pembangunan kembali,” ungkap Dadan.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik akan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi bantuan dari berbagai pihak agar dapat tersalurkan ke masyarakat.[]

Bagikan