ACT Turut Musnahkan Obat Kadaluarsa di NTB

Peredaran obat dan kosmetik palsu mulai meresahkan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pascagempa, banyak obat-obatan yang telah kadaluarsa dan dikhawatirkan disalahgunakan. Untuk itu, BPOM melibatkan berbagai pihak, termasuk ACT, memusnahkan obat kadaluarsa yang terkumpul.

ACTNews, MATARAM – Peredaran obat palsu belakangan mengkhawatirkan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, banyak kasus peredaran obat palsu disertai penyalahgunaan obat. Di Mataram sendiri, tercatat banyak kasus obat palsu. Selain itu, peredarannya juga sampai Bima dan Dompu.

Untuk itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTB bersama berbagai pihak termasuk Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Ahad (1/9) lalu melakukan pemusnahan terhadap obat-obat palsu yang berhasil ditemukan. Pemusnahan berlangsung di Taman Ceria yang ada di Jalan Udayana, Mataram. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai pihak, seperti organisasi medis, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat serta perwakilan dari pramuka.

Kepala Pelaksana Harian Balai BPOM NTB Winartuti mengatakan, banyak ditemukan kasus penyalahgunaan obat. Produsen ilegal memanfaatkan obat yang telah kedaluarsa untuk diolah kembali dan diberikan laber kedaluarsa baru yang lebih lama. “Ada juga kasus memanfaatkan kemasan obat lalu diisi dengan obat lain,” jelas Winartuti.

Di acara itu, ACT menyerahkan obat-obatan yang telah kedaluarsa untuk dimusnahkan. Obat itu merupakan stok ACT selama masa tanggap darurat gempa Lombok Agustus 2018 lalu hingga masa pemulihan. “Tim medis ACT secara rutin melakukan pendataan ketersediaan obat, sehingga jika ada obat yang kedaluarsa tak akan diberikan dan akan diganti dengan obat yang baru,” ungkap salah satu tim medis ACT Khalid, Ahad (1/9).

Selama tanggap darurat hingga pemulihan, ACT banyak mendapatkan bantuan untuk disalurkan ke masyarakat, termasuk obat. Pengawasan ketat tetap dilakukan, walau itu merupakan bantuan obat. Khalid menambahkan, penggunaan obat dari ACT telah dilakukan secara maksimal dengan pengawasan dan penyaluran yang tepat.


BPOM sendiri telah menunjuk 40 apotek di NTB untuk menjadi tempat penyerahan obat yang telah kadaluarsa. Masyarakat dapat membawa dan menyerahkan obat kadaluarsa ke apotek yang telah ditunjuk yang kemudian akan dikumpulkan BPOM. Kegiatan ini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan palsu ataupun kadaluarsa. 

Tak hanya obat, BPOM juga mengumpulkan puluhan merek jamu dan kosmetik yang tidak memiliki izin dan nomor registrasi BPOM. Tanpa adanya izin BPOM, terdapat indikasi kandungan zat berbahaya dalam jamu ataupun kosmetik. Ketua pengurus Ikatan Apotoker Indonesia wilayah NTB Agus Supriyanto menerangkan, beberapa jenis obat, jamu dan kosmetik palsu yang beredar di masyarakat. Banyak produsen nakal yang mencampurkan obat kimia berbahaya dalam produk mereka agar mempunyai efek yang cepat.

“Jelas ini sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat. Bukannya menyembuhkan malah akan mengkibatkan penyakit yang diderita tambah parah” terang Agus. []