Bencana, Tanggung Jawab Kita Bersama

Bencana, Tanggung Jawab Kita Bersama

Bencana, Tanggung Jawab Kita Bersama' photo

ACTNews, JAKARTA - Bencana alam bisa dibilang akrab menyapa masyarakat Indonesia. Maklum, menjadi wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik sekaligus (Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik) membuat Indonesia kerap dilanda bencana. Secara geologi, posisi triple junction ini tidak hanya menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana, tetapi juga kaya akan hasil tambang. Umumnya kawasan tambang tersebut berada di jalur-jalur sesar aktif yang ada di Indonesia. Tak heran jika banyak situs penambangan tambang dan batu bara di sekitar jalur sesar aktif tersebut.

Namun, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah jalur sesar tersebut seringkali memicu kerentanan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man-made disaster). Misalnya saja, longsor yang kerap terjadi di wilayah situs tambang diakibatkan oleh kegiatan penambangan yang sewenang-wenang atau tanpa memikirkan efek kerusakan lingkungan yang mungkin menimpa masyarakat sekitar. Bahkan, dengan sistem keselamatan dan mitigasi yang mumpuni pun, terkadang bencana alam tersebut tetap terjadi di sekitar wilayah tambang yang berjarak cukup dekat dengan pemukiman warga.

Masalah inilah yang ingin disorot oleh ACT dan Perkumpulan Skala dalam lokakarya bertajuk “Peran Industri Minerba dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis (9/3) di Jakarta. Dalam diskusi panjang bersama BNPB, Kementerian ESDM, ahli geologi, dan beberapa perusahaan minerba, Syuhelmaidi Syukur selaku Senior Vice President ACT mengungkapkan, perlunya masyarakat-terutama yang berada di sekitar daerah rawan bencana/daerah tambang-diedukasi mengenai mitigasi bencana.

“Bencana memang selalu membawa duka, tapi sebenarnya itu bisa dicegah. Apalagi bencana tidak hanya terjadi secara natural saja, namun juga ada bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Dalam konteks industri minerba, kami berharap kita bisa bekerja sama lebih lanjut agar kemudian bencana yang mungkin ada di sekitar kita bisa dideteksi lebih awal. Sehingga, kita bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasinya agar korban tidak bertambah,” papar Syuhelmaidi.

Hingga awal Maret 2017, BNPB mencatat setidaknya ada 765 jumlah bencana alam yang melanda Indonesia. Lebih dari 95% itu adalah bencana hidrometeorologi. Apalagi setelah adanya eksploitasi sumber daya alam yang massif, hal ini semakin memicu bencana alam di sekitar wilayah tambang.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB yang kala itu turut hadir dalam lokakarya tersebut, menemukan beberapa daerah yang rusak dan menjadi rentan terhadap bencana alam akibat kegiatan penambangan, seperti di empat kabupaten di Jawa Tengah yang pernah terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam. Ia memaparkan, rekonstruksi untuk empat kabupaten tersebut―Klaten, Magelang, Boyolali, dan Sleman― BNPB mengeluarkan dana pembangunan hampir 3 triliun rupiah.

“Sebesar 50 milyar dari dana tersebut untuk pembangunan jalan di Sleman habis untuk karena sangat dibutuhkan untuk evakuasi. Tapi belum setahun jalan itu rusak karena dilalui oleh truk-truk penambang pasir. Sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sleman itu hanya 5 milyar. Jadi bisa dilihat kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kontribusi pertambangan yang diberikan,” ungkapnya.

Untuk itulah, imbuh Sutopo, seberapa besar kontribusi pertambangan dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkannya menarik dianalisis lebih dalam. Tak hanya itu, bentuk tanggung jawab perusahaan-perusahaan pertambangan, khususnya yang skala menengah, terhadap kebencanaan yang mungkin/sudah terjadi akibat pengaruh dari kegiatan mereka, juga perlu diteliti,” tambah Sutopo.

Sejumlah perusahaan minerba tentu memahami bagaimana kegiatan penambangan berkaitan erat dengan resiko kebencanaan di wilayah tambang. Mayoritas dari mereka juga memiliki tim manajemen kebencanaan untuk menanggulangi dampak bencana alam yang terjadi di sekitar wilayah operasi mereka. Hendrasto selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, memaparkan bagaimana kementerian tersebut peka terhadap persoalan terkait kebencanaan di sekitar wilayah tambang. Oleh karenanya, Kementerian ESDM memiliki Tim ESDM Siaga Bencana yang bertugas untuk mengevakuasi korban bencana di situs tambang yang dikelola.

“Tidak hanya berkontribusi pada evakuasi korban bencana yang berkaitan dengan kegiatan tambang, tim kami juga aktif berkontribusi pada kebencanaan nasional. Sejak 2006, tim kami sudah melakukan 18 aksi rescue kepada korban bencana alam. Yang terbaru adalah pada saat gempa bumi di Pidie Jaya akhir Desember 2016,” jelasnya.

Hal serupa juga dipaparkan oleh Iwan, perwakilan dari PT Freeport Indonesia yang kala itu juga hadir dalam lokakarya tersebut. Ia bahkan menambahkan, PTFI tidak hanya fokus terhadap kegiatan tanggap bencana, namun juga mitigasinya. Upaya mitigasi bencana tersebut meliputi identifikasi bencana, evaluasi resiko dan penentuan upaya mitigasi yang sesuai. Selain itu, pihaknya juga menerapkan upaya mitigasi yang berkesinambungan seperti dengan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan tindakan tersebut merupakan usaha terbaik yang bisa dilaksanakan, ditinjau dari aspek keselamatan, teknis, maupun operasional.

Mitigasi bencana memang menjadi hal utama selain tindakan rescue saat terjadinya bencana alam. Hal inilah yang juga digarisbawahi oleh ACT dan Perkumpulan Skala pada diskusi tersebut. Lokasi kegiatan tambang yang umumnya berada di wilayah sesar aktif rawan dilanda bencana, dan ihwal tersebut tentu patut menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, mulai dari perusahaan tambang, pemerintah, LSM, hingga masyarakat lokal.

“Masalah kebencanaan adalah urusan bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi urusan kita semua, seperti pihak swasta, ahli-ahli geologi, NGO, dan masyarakat umum. Sendai Framework 2015 juga menekankan keterlibatan dunia usaha, khususnya bidang SDA, agar terlibat dalam proses mitigasi agar bencana ini tidak menjadi momok bagi masyarakat sekitar wilayah perusahaan,” tambah Syuhelmaidi.

Sebagai institusi yang fokus di bidang kebencanaan, ACT dan Perkumpulan Skala pun aktif berupaya memberikan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Ekspedisi Palu-Koro menjadi program kerja sama kedua belah pihak dalam bidang mitigasi bencana. Ekspedisi yang rencananya akan diselenggarakan pertengahan tahun 2017 tersebut akan mengungkap potensi bencana gempa dan tsunami di wilayah Sulawesi, terutama wilayah yang berada di atas jalur Sesar Palu-Koro yang membentang dari Teluk Palu hingga ke Teluk Bone. Output yang dihasilkan pun diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan berbagai pihak dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana di wilayah tersebut. []

Tag

Belum ada tag sama sekali

Bagikan