Biaya Kesehatan Naik, Warga Prasejahtera Sulit Berobat

Biaya kesehatan naik 10 hingga 11 persen tiap tahunnya, tak sebanding dengan kenaikan upah buruh yang terbilang rendah. Imbasnya, masyarakat prasejahtera sulit mendapatkan layanan kesehatan yang layak karena terbentur masalah biaya.

Ilustrasi. Pemeriksaan medis dari tim Humanity Medical Services ke masyarakat prasejahtera. (ACTNews)
Ilustrasi. Pemeriksaan medis dari tim Humanity Medical Services ke masyarakat prasejahtera. (ACTNews)

ACTNews, JAKARTA – "Sehat itu mahal", kalimat yang cukup sering terlontar oleh masyarakat Indonesia ketika akses kesehatan masih belum bisa dinikmati semua orang. Terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Nurmah (72) misalnya, ia menceritakan ingin sekali ke dokter untuk memeriksa kakinya. Saat tim Aksi Cepat Tanggap menemuinya, Nurmah memang nampak kesulitan berjalan. Sesekali ia menghentikan langkahnya untuk sekadar memijit kecil kakinya yang sakit.

"Mau ke dokter, mau periksa ini kakinya. Tapi enggak punya duit. Boro-boro ke dokter, buat makan saja susah. Ke dokter kan enggak bisa 10-20 ribu, (rupiah)," ujar Nurmah.

Saat ditanya kenapa tidak ke puskesmas untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih murah, Nurmah menjelaskan, ia tidak memiliki berkas-berkas yang diperlukan untuk berobat ke puskesmas. Di usia tuanya, wajar bagi Nurmah tidak paham proses pengurusan administrasi untuk berobat di era sekarang. Ditambah ia hidup sendiri dan tidak memiliki satu pun anak. Kondisi ini membuatnya tak memiliki seseorang yang dapat mengantar dan membantunya dalam proses mendapatkan layanan kesehatan.

Nurmah tidak sendiri, masih banyak warga prasejahtera lainnya yang kesulitan untuk mendapat layanan kesehatan. Pendapatan mereka yang terlalu sedikit, tak dapat mengimbangi biaya kesehatan yang melonjak. Hal ini pun telah diakui pemerintah. Maret lalu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pada tahun 2021 ini, biaya kesehatan mengalami kenaikan lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Namun, mahalnya biaya kesehatan ini juga tidak sejalan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. "Jadi kadang kita bertanya, apakah uang yang dikeluarkan baik individu atau negara, ini bukan untuk menambah dia sehat tapi untuk bayar obat, rumah sakit dan Dokter. Ini harus kita lihat produktivitasnya," ujar Budi.

Berdasarkan hasil survei bertajuk 2021 Global Medical Trends Survey yang dilakukan perusahaan konsultasi global Willis Towers Watson, akan terjadi peningkatan biaya kesehatan hingga 12 persen pada 2021. Senada dengan survei tersebut, Lifepal dalam hasil risetnya juga menyatakan bahwa setiap tahunnya, biaya kesehatan di Indonesia selalu mengalami kenaikan jauh melebihi tingkat inflasi. Berarti, kenaikan lebih tinggi ketimbang harga-harga kebutuhan lain.

Dalam riset tersebut, Lifepal juga menghitung perbandingan kenaikan biaya kesehatan, dengan persentase jumlah total rata-rata upah buruh atau pegawai di Indonesia. Hasilnya, rata-rata kenaikan gaji bersih buruh atau pegawai per tahun adalah 4,3 persen. Persentase kenaikan ini dinilai tidak sebanding dengan kenaikan biaya kesehatan yang mencapai 10 hingga 11 persen tiap tahunnya.

Hal ini tentu memberatkan para buruh. Dengan upah mereka yang pas-pasan, mendapat layanan kesehatan yang layak menjadi cukup sulit. Sebab, upah mereka juga harus digunakan untuk menanggung kebutuhan sehari-hari keluara sederhana mereka. []