Catatan Sejarah Belenggu Kebebasan Etnis Uighur

Catatan Sejarah Belenggu Kebebasan Etnis Uighur

ACTNews, XINJIANG Etnis Uighur merupakan keturunan Turki yang hidup di Asia Tengah, yang dahulu mereka sebut daerah ini dengan nama Turkistan Timur. Menurut sejarah yang ditulis World Uyghur Congress, etnis Uighur telah menjalani hidup sebagai bangsa merdeka di Turkistan Timur sejak lebih dari 2.000 tahun silam. Selama itu, Turkistan Timur melahirkan banyak peradaban besar dan berbagai titik sejarah telah menjadi tempat lahirnya budaya dan kekuasaan. Bahkan Turkistan Timur sempat menjadi wilayah yang menjadi Jalur Sutra, jalur perdagangan kuno yang menghubungkan antarbenua.

Namun sayangnya, kemerdekaan Turkistan berakhir ketika Pemerintah Cina mengambil alih wilayah. Menurut berbagai sumber, termasuk sejarah dalam buku berjudul Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, pada 60 Masehi Turkistan Timur menjadi lebih dikenal sebagai “Xiyu” di bawah kekuasaan Dinasti Han dalam upaya mengamankan Jalur Sutra. Selanjutnya ketika kawasan itu ditaklukan kembali oleh Dinasti Qing yang dipimpin Manchu namanya berganti menjadi Xinjiang, pada 1759.

Sejak saat itu, Turkistan Timur beserta etnis Uighur yang tinggal di dalamnya menjadi naungan Pemerintah Cina dengan nama baru, Xinjiang (wilayah terdepan baru). Sampai pada 1949, Xinjiang resmi menjadi bagian dari Cina, membuat etnis Uighur tidak lagi memiliki kebebasan atas identitas etnis dan kebudayaannya sendiri. Sebab, Pemerintah Cina pun telah membuat berbagai macam peraturan atas bangsa-negaranya, termasuk untuk etnis Uighur.

Awal tindak represif Cina

Setelah menjadi bagian dari Rakyat Republik Tiongkok (RRT) dan berlangsung menahun, Pemerintah Cina di bawah kekuasaan Mao Tse Tung mulai membuat peraturan-peraturan baru. Pemerintah Cina memperbolehkan etnis lain yang berbeda bahasa, adat, dan bahkan perilaku untuk masuk ke dalam wilayah Xinjiang. Etnis Uighur pun melakukan aksi protes untuk menanggapi regulasi tersebut.

Dalam aksi itu, etnis Uighur protes terhadap Pemerintah Cina yang sudah memasukkan hampir dari 40% orang Han ke dalam populasi Uighur. Beberapa kelompok HAM mengisahkan, aksi protes tersebut sesungguhnya berjalan damai, namun aparat keamanan bertindak berlebihan dan menembaki kerumunan massa dengan agresif. Selain aparat keamanan, ribuan rakyat Cina di luar etnis Uighur yang dipersenjatai menyerang dan melakukan pembantaian setidaknya di 4 pemukiman penduduk di Urumqi, Xinjiang.

Sejarah pun mencatat aksi protes itu sebagai tragedi Kerusuhan Urumqi, 7 Juli 2009. Di tahun yang sama, negera-negara di dunia pernah sampai mengutuk tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan secara berlebih terhadap etnis Uighur. Sebab, setidaknya 165 jiwa terbunuh dan 1.000 jiwa terluka saat aparat keamanan beserta ribuan rakyat Cina yang melakukan tindakan kekerasan dalam aksi protes itu.  Tindak represif yang dilakukan sembilan tahun silam itu membuat etnis Uighur semakin menjadi terasingkan di wilayahnya sendiri, tanah air yang pernah mereka merdekakan secara mandiri.

Uighur tidak lagi bebas berislam

Menjadi yang terasingkan di rumahnya sendiri, etnis Uighur lambat laun terus mengalami kesulitan, terutama perihal mereka yang memeluk Islam. Tim ACTNews merangkum situs berita Kazakhstan berbahasa Inggris perihal kronologi peristiwa besar yang menjadi saksi tindak represif yang dialami etnis Uighur selama wilayahnya menjadi bagian dari RRT.

Pada 2009, mata dunia mendadak tertuju pada tragedi Kekerasan Urumqi, di mana etnis Uighur justru mendapat tindakan represif secara masif ketika mereka meminta hak-haknya sebagai bangsa. Aksi yang merupakan pembelaan atas kebebasan identitas etnis Uighur yang mendapat diskriminasi dari Pemerintah Cina beserta rakyatnya. Hingga pada 5 Juli 2011, Kelompok HAM Amnesty International mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya mengutuk tindak represif Cina.

Amnesty International juga menyebutkan, Pemerintah Cina membalikkan hukum dengan menahan ratusan etnis Uighur atas Kerusuhan Urumqi, ada yang dijatuhi hukuman mati atau dieksekusi dan ada yang dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Namun, pernyataan sikap Amnesty International tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Cina, etnis Uighur tetap mengalami tindak represif.

Bahkan tak lama, situs berita yang sama menuliskan, aparat keamanan Cina menewaskan pengunjuk rasa dalam bentrokan di Hotan, Xinjiang Selatan, wilayah di mana etnis Uighur diasingkan.

Faktanya tidak hanya tindak represif, etnis Uighur juga mendapat perlakuan diskriminasi etnis melalui peraturan yang ditetapkan Pemerintah Cina. Pada pertengahan 2015, Aljazeera menulis tentang etnis Uighur yang mendapat larangan berpuasa saat Ramadan, dalam artikel berjudul “China bans Muslims from fasting Ramadan in Xinjiang”. Bahkan, Pemerintah Cina mengharuskan rumah makan atau restoran di Xinjiang tetap berjualan.

Kesenjangan bertambah, Pemerintah Cina tidak lagi mengindahkan toleransi bagi muslim minoritas etnis Uighur. Anak-anak dari etnis Uighur yang masih bersekolah pun mendapat larangan itu. Biro Pendidikan dari Kota Tarbagtay yang dikenal sebagai Tacheng (dalam bahasa Cina), kala itu memerintahkan pihak sekolah untuk tidak memperkenankan siswa-siswinya untuk berpuasa, masuk ke masjid, dan mengikuti kegiatan keagamaan.

Selepas itu, pemberitaan tentang etnis Uighur sempat redam, hingga PBB mengabarkan lebih dari 1 juta etnis Uighur kembali mendapat tindakan represif dari Cina pada Agustus 2018 kemarin. Kini, Muslim dari etnis Uighur tidak lagi bebas berislam. Peraturan Cina yang tidak memperbolehkan etnis Uighur menjalankan ibadah umat Muslim semakin menjadi-jadi.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial pada September 2018 melaporkan tindakan keji yang dilakukan pemerintah Cina. Dalam laporan investigasi itu disebutkan, Pemerintah Cina telah menahan sekitar satu juta jiwa orang yang diduga berasal dari etnis Uighur. Penahanan dilakukan di salah satu tempat, kamp pengasingan yang berukurang besar dan berjarak cukup jauh dari Pusat Kota Xinjiang.

Belum ada yang bisa memastikan apa yang terjadi di dalam kamp pengasingan itu. Pemerintah Cina sampai sekarang masih membantah tentang dugaan kekerasan terhadap muslim Uighur. Pemerintah Cina menyebut kamp pengasingan sebagai tempat untuk melaksanakan ‘reedukasi’, sebuah kebijakan pemerintahan untuk meningkatkan keahlian para warganya. Namun, sampai sekarang pula, orang yang tidak memiliki kepentingan kuat tidak diizinkan masuk ke dalamnya. []

Foto: ACT, BBC, Aljazeera, Reuters