FORJIM Ajak Wartawan Tangkal Hoaks Kasus Uighur

Melalui diskusi media yang dilakukan, Forum Jurnalis Muslim (Forjim) Indonesia bertekad menyajikan pemberitaan faktual terkait isu diskriminasi Uighur dan menangkal sejumlah hoaks yang beredar di masyarakat.

FORJIM Ajak Wartawan Tangkal Hoaks Kasus Uighur' photo
Narasumber diskusi media “Mengungkap Pelanggaran HAM Terhadap Uighur” (dari kiri ke kanan) Peneliti Amnesty Internasional Papang Hidayat, Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap Syuhelmaidi Sukur, Ketua Umum Forum Jurnalis Muslim Indonesia Dudy Sya’bani Takdir, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, dan Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah KH. Muhyiddin Junaidi. (ACTNews/Gina Mardani)

ACTNews, JAKARTA – Semakin banyak kabar bohong (hoaks) yang tersebar di masyarakat terkait isu pelanggaran HAM minoritas Uighur membuat Forum Jurnalis Muslim (Forjim)  Indonesia mengambil langkah konkret. Melalui Diskusi Media bertajuk "Mengungkap Pelanggaran HAM Terhadap Uighur”, Forjim mengajak pekerja media mencerahkan masyarakat dengan informasi yang akurat.

“Untuk itu kami mendatangkan narasumber yang telah melakukan banyak riset yakni Amnesty Internasional, Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Kiai Muhyiddin yang baru saja kembali dari Xinjiang, dan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap yang sudah bekerja secara global membantu kasus-kasus kemanusiaan,” terang Ketua Forjim Dudy Sya’bani Takdir.

Dudy juga berharap, melalui narasumber yang terpercaya, wartawan anggota Forjim dapat menulis informasi sebenar-benarnya tanpa dibumbui isu hoaks. “Jadi masyarakat bisa tahu mana yang terjadi sebenarnya, mana yang hoaks,” kata Dudy.

Selain mengundang awak media, diskusi kali itu juga dihadiri sejumlah anggota organisasi masyarakat. Menurut Dudy, ormas dapat menjadi salah satu ujung tombak masyarakat sipil dalam menyuarakan keadlian bagi minoritas Uighur di Xinjiang. “Kalau kita (Forjim) mengawal di media, maka ormas dan lembaga kemanusiaan dapat menghasilkan kinerja yang lebih riil,” tambah Dudy. Anggota Forjim pun telah berkomitmen mengawal isu Uighur melalui media masing-masing.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah KH. Muhyiddin Junaidi berharap akan dibentuk forum diskusi yang lebih serius dalam mengkaji isu pelanggaran HAM terhadap Uighur di Xinjiang ini.

“Agar Indonesia dikenal masyarakat dunia sebagai salah satu negara yang peduli HAM, seharusnya Forjim menjadi penginisiasi diskusi Internasional tentang diaspora Uighur bekerja sama dengan berbagai pihak. Kalau ini bisa terealisasi dapat menunjukkan bahwa kita peduli Uighur,” terang Kiai Muhyiddin.

Menurut riset Amnesty International, pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik telah dilakukan pemerintah Cina atas muslim minoritas Uighur. Dalam kajian yang dilakukan Amnesty International, sekitar satu juta orang kelompok minoritas yang sebagian besar kelompok muslim dan etnis Uighur, termasuk orang-orang Kazakh dan Tajikistan, ditahan di kamp yang oleh pemerintah disebut kamp pendidikan ulang. []


Bagikan