Kedubes Palestina Ajak NGO Sampaikan Keadaan Al-Quds

Kedutaan Besar Palestina berharap lembaga kemanusiaan (Non-govermental Organization) sampaikan kabar sebenar-benarnya terkait kondisi Al-Quds atau Yerusalem. Mereka juga menolak proposal perdamaian yang diajukan Amerika dan Israel.

Kedubes Palestina Ajak NGO Sampaikan Keadaan Al-Quds' photo
Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia Taher Hamad menyampaikan pemaparan penolakan proposal perdamaian yang digaungkan Amerika dan Israel di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (5/2). (ACTNews/Gina Mardani)

ACTNews, JAKARTA – Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia berharap lembaga kemanusiaan (Non-govermental Organization) di seluruh dunia dapat menginformasi publik terkait kondisi Palestina. Sekretaris Pertama Kedutaan Palestina Ahmad Metani mengatakan, masyarakat Indonesia sejatinya sudah sangat mendukung perjuangan Palestina. Ia berharap informasi terkait keadaan Palestina dapat disampaikan kepada masyarakat.

“Mungkin tidak semua masyarakat paham detil the deal of the century. Sebagian orang menganggap ini adalah solusi yang ditawarkan Palestina untuk menyelesaikan masalah (dengan Israel), jadi di sini NGO berperan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang dampak peristiwa ini,” kata Ahmad kepada ACTNews, Rabu (5/2). Selain informasi, Ahmad mengatakan, NGO juga dapat mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui kedutaan Palestina di Jakarta.

Wakil Duta Besar Palestina Taher Hamad dalam pidato konferensi mengatakan, proposal the deal of the century merupakan salah satu bentuk proyek apartheid karena melegalkan kolonialisme Israel di tanah Palestina. Taher mengatakan, rakyat Palestina, baik muslim maupun kristiani menolak tegas rencana tersebut.


Sekretaris Pertama Kedutaan Palestina untuk Indonesia Ahmad Metani saat konferensi pers Aksi Mendukung Isu Palestina dan Menolak Perdamaian yang Tidak Sah, di Jakarta Rabu (5/2). (ACTNews/Gina Mardani)

Ada sejumlah alasan yang membuat Palestina menolak proposal tersebut. Proposal itu dibuat tanpa melibatkan pihak Palestina. Ada beberapa alasan yang disebutkan Taher, pertama karena Al-Quds atau Yerusalem seluruhnya diserahkan untuk Israel. Alasan kedua adalah permukiman Israel, ketiga adalah soal pengungsi, keempat karena orang-orang Palestina yang ditahan tanpa keadilan oleh Israel.

“Kami menyatakan komitmen dan penghormatan kami kepada hukum internasional, kami bersikukuh melawan kekerasan, ekstremisme, dan antitoleransi. Kami mengambil bagian dalam komunitas internasional dan tanggung jawab sebagai bagian dari PBB,” kata Taher.

Menyikapi proposal damai yang merugikan Palestina, Andi Noor Faradiba dari tim Global Humanity Response (GHR) – ACT mengatakan peristiwa tersebut amat memengaruhi penduduk Palestina yang berada di Tepi Barat. Salah satu poin pernyataan di perjanjian antara Amerika dan Israel, Yerusalem dikatakan tidak dapat dibagi dan hanya untuk Israel. “Jadi bagaimana dengan masyarakat yang sudah hidup di sana berabad sebelumnya? Berapa keturunan yang sudah hidup di sana? Lalu mereka (rakyat Palestina) disuruh pergi. Itu sangat merugikan,” kata Faradiba.

Faradiba mengatakan, ACT menjadi salah satu lembaga kemanusiaan yang terus mengikhtiarkan dukungan untuk rakyat Palestina melalui kemanusiaan. Sejak 2015, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mewakili masyarakat Indonesia berikhtiar meredam krisis tersebut dengan memasok bantuan air bersih melalui program Mobile Water Tank. Tahun 2019, lebih dari satu juta dua ratus jiwa rakyat Palestina dirangkul sahabat dermawan Indonesia. Mereka tinggal di Gaza dan Tepi Barat.[]


Bagikan