Keprihatinan Siswa Prasejahtera untuk Belajar Belum Berakhir

Selama pandemi Covid-19, 50-56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial akibat orang tua murid yang kesulitan membayar SPP. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan juga membuat siswa dari keluarga miskin merana, sebab kesulitan menggapai teknologi komunikasi dan internet.

siswa kelurga prasejahtera
Ilustrasi. Siswa dari keluarga prasejahtera di sekolah sederhananya. (ACTNews)

ACTNews, JAKARTA – Pandemi Covid-19 banyak membawa dampak buruk ke pendidikan. Berdasarkan laporan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, pada 2020 lalu, ada 50-56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial. Hal ini merupakan dampak dari para orang tua murid yang kesulitan membayar iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) karena kendala keuangan selama pandemi.

Hal ini pun sejalan dengan pernyataan dari Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, yang menyebut, sekitar 60 persen siswa di sekolah negeri dan swasta meminta agar SPP dibayar 50 persen. "Untuk SD dan SMP negeri tidak masalah, karena mereka tidak membayar SPP. Namun untuk SMA dan SMK negeri maupun sekolah swasta memiliki kewajiban untuk membayar SPP," kata Hamid.

Kebijakan pemerintah berupa sistem pembelajaran dari rumah, yang menggunakan telepon pintar maupun laptop melalui internet, juga dianggap memberatkan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu serta siswa yang tempat tinggalnya di pelosok negeri. Mereka adalah siswa yang bahkan dalam kondisi normal sudah menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan.

Berdasarkan laporan Center For Indonesian Policy Studies (CIPS), topografi Indonesia yang berupa kepulauan dan pegunungan membutuhkan pengadaan internet dan telekomunikasi seluler. Akan tetapi, jangkauan 4G kebanyakan terkonsentrasi di Pulau Jawa karena penyedia layanan telekomunikasi seluler, yang sangat bergantung pada pasar, tentu saja memprioritaskan daerah-daerah perkotaan ketimbang daerah pedesaan yang populasinya lebih sedikit.

Perubahan mendadak dari metode tatap muka di ruang kelas menjadi pembelajaran jarak jauh di rumah, juga menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas guru. Beberapa penelitian yang dihimpun CIPS menunjukkan, kompetensi informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) guru-guru Indonesia tidak tersebar merata di seluruh wilayah.

Terlebih lagi, ada kesenjangan kualitas pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Akses internet yang tidak merata, kesenjangan kualifikasi guru, dan kualitas pendidikan, serta kurangnya keterampilan ICT menjadi kerentanan dalam inisiatif pembelajaran jarak jauh di Indonesia.


Ilustrasi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pesona Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Lampung. menggelar belajar mengajar di sebuah balai karena fasilitas sekolah belum memadai. (ACTNews)

Berapa bantuan yang diberikan pemerintah untuk menunjang sistem pembelajaran jarak jauh pun terbilang tidak optimal. Bahkan. seperti saat tim Aksi Cepat Tanggap menemui Meinita (37), orang tua dari dua anaknya yang masih bersekolah di suatu sekolah dasar di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur. Ia menuturkan, anaknya hanya mendapat bantuan kuota internet selama dua bulan pada 2020 lalu. Setelah itu, ia tak lagi mendapat bantuan apapun untuk pembelajaran jarak jauh anaknya.

“Saya hanya pasrah mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kuota internet agar anak saya bisa lanjut bersekolah. Padahal kondisi ekonomi keluarga sudah sangat memprihatinkan. Saya dan suami adalah korban pemutusan hubungan kerja akibat merebaknya pandemi Covid-19,” kata Meinita.[