Kolaborasi BNPB dan ACT Atasi Masalah Kekeringan

Melalui masukan sejumlah NGO seperti ACT, BNPB akan melakukan sejumlah langkah terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi fenomena kekeringan yang sedang melanda Indonesia.

Kolaborasi BNPB dan ACT Atasi Masalah Kekeringan' photo

ACTNews, JAKARTA - Kemarau panjang yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah masuk sejak awal Juni lalu, kini dikhawatirkan membawa bencana kekeringan. Menanggapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya menggelar rapat koordinasi dan identifikasi sumber daya penanganan darurat dan bencana kekeringan pada tahun 2019.

Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB mengundang belasan organisasi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk hadir di Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat (19/7). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi solusi guna menghadapi potensi kekeringan tahun ini.

Bambang Surya Putra selaku Pelaksana Harian (PLH) Direktur Kesiapsiagaan BNPB menjelaskan, pihaknya akan mencoba kembali memantau wilayah-wilayah yang mulai terdampak. Sejumlah wilayah terdampak tersebut meliputi hampir seluruh daerah Jawa dan Nusa Tenggara. Setelahnya BNPB juga akan mencari informasi langsung dari lapangan mengenai fenomena kekeringan.


“Baru setelahnya kita melakukan upaya-upaya intervensi. Intervensinya bisa seperti mendorong BPBD melakukan bantuan air bersih kepada masyarakat, melakukan upaya-upaya mitigasi, hingga yang paling ekstrem bisa melakukan modifikasi cuaca agar terjadi hujan pada daerah-daerah yang mengalami kekeringan ekstrem,” kata Bambang.

Kendati telah mendapatkan laporan tentang kekeringan dari BMKG, Bambang mengatakan saat ini BNPB belum dapat mengategorikan kekeringan kali ini sebagai bencana, melainkan sebuah fenomena. Karena rata-rata kondisinya belum mengganggu pasokan air masyarakat. Tetapi fenomena ini menurutnya mesti dicegah agar tidak berlanjut menjadi bencana.

“Ketika kemudian hari-hari tanpa hujan (HTH) terus berlangsung tentu mengakibatkan kebutuhan air di masyarakat terganggu. Karena sungai-sungai menjadi kering, sumur-sumur (digali) semakin dalam agar bisa mendapatkan air, atau pasokan-pasokan air PDAM juga terganggu, sehingga pasokannya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi sosial seperti itu kemudian menjadi bencana,” jelas Bambang.


Lembaga-lembaga yang hadir pun menjelaskan aksi-aksi mereka terkait pencegahan yang dimaksud. ACT telah melakukan distribusi air bersih di sebanyak 12 kabupaten di tahun 2019 ini. "Sebanyak 198.000 liter air telah didistribusikan kepada sekitar 17.795 jiwa atau mencakup sebanyak 3.533 kepala keluarga di seluruh wilayah terdampak kekeringan," kata Ryan Andriana Rachman tim pendistribusian air bersih ACT.

Bambang mengapresiasi ACT dan lembaga-lembaga terkait atas aksi-aksi dan masukan yang telah mereka berikan selama ini. Baginya, pemerintah terbantu dengan kehadiran aksi-aksi tersebut, terutama mengingat Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas sehingga butuh kontribusi dari berbagai pihak agar dapat mencakup masyarakat yang begitu banyak.

Selain itu, Bambang juga mengharapkan dengan kehadiran lembaga-lembaga ini dapat membantu masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 yang terkait dengan kebencanaan.

“Bahwa kita perlu meningkatkan kegotongroyongan,  kedermawanan. Kita berupaya agar masyarakat untuk mendapatkan kesempatan untuk menderma. Karena mendapatkan kesempatan untuk menderma itu kadang-kadang sulit. Makanya kita coba gali ini dengan dukungan ACT dan berbagai pihak supaya masyarakat memiliki saluran-saluran untuk mendermakan kemampuannya yang berlebih untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Bambang. []

Bagikan