Lembaga Kemanusiaan Berperan Redam Konflik Kemanusiaan Wamena

Peran lembaga kemanusiaan dianggap penting dalam meredam konflik kemanusiaan di fase tanggap darurat.

Lembaga Kemanusiaan Berperan Redam Konflik Kemanusiaan Wamena' photo
Pembicara diskusi Menakar Masa Depan Papua: Konflik, Resolusi, dan Integrasi Sosial" di Salemba, Kamis (3/10). (ACTNews/Gina Mardani)

ACTNews, JAKARTA – Lembaga kemanusiaan dianggap memiliki peran penting dalam meredam konflik kemanusiaan di Wamena, Papua. Selain upaya tanggap darurat, lembaga kemanusiaan juga dianggap dapat berperan melalui program jangka panjang untuk menata kembali peradaban masyarakat di wilayah konflik.

Moksen Sirfefa dari Desk Papua Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, tanggung jawab membangun sumber daya manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran lembaga kemanusiaan atau lembaga swadaya masyarakat dianggap perlu untuk kembali menata peradaban masyarakat yang terdampak konflik.

“Masyarakat di Papua itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak masyarakat sipil, dan teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi sambil melaksanan program-program lembaga, juga memberikan pendampingan wawasan,” terang Moksen ditemui ACTNews usai diskusi “Menakar Masa Depan Papua: Konflik, Resolusi, dan Integrasi Sosial,” di Salemba, Kamis (3/10).

Pendampingan tersebut, kata Moksen, bisa berupa pengetahuan kognitif maupun spiritual. Dalam ranah kognitif, pengetahuan yang dibagikan dapat berupa kepedulian lingkungan, sedangkan ranah spiritual, kata Moksen, berperan menjaga keharmonisan hubungan sosial antarmanusia. “Kecerdasan spiritualitas itu penting sekali. Dengan spiritualitas, orang memandang manusia sebagai manusia,” tambahnya. Kecerdasan spiritualitas yang baik, menurut Moksen, berperan meredam gesekan yang terjadi di masyarakat.

Ia juga menjelaskan, peran pendampingan spiritualitas paling tepat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Peran itu dapat hadir melalui tokoh-tokoh agama yang ditugaskan mendampingi masyarakat.

Kehadiran lembaga kemanusiaan dalam penanganan konflik Wamena juga diapresiasi Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Amiruddin Al Rahab. Menurut Amiruddin, sikap tanggap darurat yang dilakukan lembaga kemanusiaan, seperti membantu pengungsi kembali ke kampung halaman dan memberikan bantuan kemanusiaan, sangat diperlukan. Pemulangan dan bantuan sosial, kata Amiruddin, berperan memperbaiki

“Soal kemanusiaan tidak mengenal lagi identitas lain, mari  kita lakukan bersama-sama,” kata Amiruddin, menanggapi peran yang telah dilakukan ACT dalam membantu penyintas konflik Wamena.

Hal itu pun dikuatkan Direktur Eksekutif Papua Center Universitas Indonesia Bambang Shergi Laksmono. Peran lembaga kemanusiaan bisa hadir dalam kondisi tanggap darurat, normalisasi kehidupan, rekonsiliasi, rehabilitasi , dan transformasi jangka panjang. “Pertama penanganan kemanusiaan kedaruratannya dulu, lalu nanti bisa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan transformasi mendasar,” ungkap Bambang. []

Bagikan

Terpopuler