Memahami Urgensi Krisis Kemanusiaan Uighur

Memahami Urgensi Krisis Kemanusiaan Uighur

ACTNewsJAKARTA - Merespons krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, Cina, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar diskusi media pada Kamis (20/12), di bilangan Menteng, Jakarta. Diskusi bertajuk "Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur" mengajak insan media maupun publik untuk memahami urgensi krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Uighur.

Sejumlah tokoh hadir sebagai pemantik diskusi, yaitu Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan, Senior Vice Presiden ACT Syuhelmaidi Syukur,  Direktur Amnesty International Usman Hamid, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, dan Wakil DPR RI Fadli Zon. Agenda yang dihadiri sejumlah awak media itu dipandu langsung Ketua JITU Muhammad Pizaro.

Syuhelmaidi menyampaikan, represi terhadap etnis Uighur di Xinjiang adalah kejahatan kemanusiaan. Menurut Syuhelmaidi, hal tersebut telah menimbulkan korban jiwa maupun pengekangan kebebasan Individu. Bukan hanya itu, represi juga membuat sejumlah orang Uighur mencari suaka ke negara-negara lain. Di antara mereka pun tidak lagi mengetahui kabar keluarga di Xinjiang setelah otoritas setempat memasukkan jutaan etnis Uighur ke kamp interniran.

 

"Sebagai elemen kemanusiaan kita tidak akan tinggal diam," tegas Syuhelmaidi pada Kamis (20/12).

Sejalan dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada Etnis Uighur di Xinjiang mencederai hubungan diplomatik negara. Ia menyampaikan, MUI sudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah, publik, bahkan Pemerintah Cina.

"Untuk itu kami ingin mengajak pemerintah Cina berdialog. Besok (Jumat) MUI akan menyatakan sikap," ungkap Amirsyah.

Sejalan dengan itu, MUI akan mendukung aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan untuk menggalang kepedulian kepada Uighur. "Tentu kami memberikan dukungan dan mengapresiasi aksi-aksi kemanusiaan untuk membuktikan kepedulian kita kepada saudara-saudara Uighur," imbuh Amirsyah

 

Dalam diskusi itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan, sekitar sepuluh persen dari penduduk Uighur di Xinjiang ditahan dalam kamp yang disebut pemerintah setempat sebagai kamp reedukasi. Usman mengatakan, orang-orang Uighur yang dituduh ekstremis itu belum terbukti bersalah.

"Sebenarnya tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan mereka (etnis Uighur di Xinjiang) sebagai ekstremis. Beberapa tahun memang pernah ada kasus, sejumlah warga Uighur dikembalikan ke otoritas Cina. Dari 109 orang yang dituduhkan hanya 13 orang yang terbukti. Itu pun bukan (kasus) terorisme," jelasnya.

Syuhelmaidi berharap, diskusi media ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan Uighur. "Kami mengharapkan isu Uighur ini menjadi kesadaran nasional, bukan hanya kesadaran-kesadaran lembaga kemanusiaan, atau lembaga advokasi. Kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap muslim Uighur. Kepedulian masyarakat ini nantinya akan mendorong pemerintah bersikap tegas dan kooperatif untuk mengangkat isu kemanusiaan Uighur dalam ranah diplomatik," jelasnya.

 

Dalam waktu dekat, ACT akan memberangkatkan tim untuk memberikan bantuan dan meninjau langsung sejumlah pengungsi dan diaspora Uighur di sejumlah negara, antara lain Turki, Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. []