Memperjuangkan Kemuliaan Rakyat Tani Indonesia

Penetapan Hari Tani Nasional adalah sebuah pemuliaan tertinggi terhadap rakyat tani Indonesia. Namun, masih banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian yang mengganjal sampai kini, 61 tahun sejak Hari Tani dicetuskan.

hari tani
Banyak undang-undang yang telah diterbitkan, khususnya terkait dengan permasalahan petani dalam kesulitan memperoleh lahan, permodalan, input produksi, dan lainnya. (ACTNews)

ACTNews, JAKARTA – Presiden Indonesia Sukarno pertama kali menetapkan Hari Tani Nasional dengan menerbitkan Keppres No 169/1963. Keppres ini ditetapkan untuk mengenang terbitnya UU No 5/1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria. Sehingga penetapan Hari Tani Nasional adalah sebuah pemuliaan tertinggi terhadap rakyat tani Indonesia.

Sektor pertanian pun menjadi penyelamat pada masa krisis seperti pandemi yang saat ini masih berlangsung. Pada saat pendapatan domestik bruto (PDB) sektor lain terpuruk, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,24% di kuartal ke II tahun 2020 sewaktu awal pandemi.

Meskipun begitu, nampaknya masih banyak pekerjaan rumah dalam sektor pertanian Indonesia. Lukman Adam Peneliti di Pusat Penelitian BKD DPR RI mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian menurun dari 1,1 hektar tahun 1963 menjadi 0,8 hektar tahun 2003 dan 0,5 hektar tahun 2018.

Jumlah rumah tangga petani gurem juga meningkat dari 5,3 juta rumah tangga tahun 1963 menjadi 13,2 juta tahun 2003 dan 15,8 juta tahun 2018. “Untuk menunjukkan keberpihakan kepada petani, banyak undang-undang yang diterbitkan untuk membuat peningkatan kehidupan petani. Khususnya terkait dengan permasalahan petani dalam kesulitan memperoleh lahan, permodalan, input produksi, dan lainnya,” tulis Lukman. Tetapi beberapa UU ini menurutnya belum mampu menyelesaikan persoalan.


Ilustrasi. Pertanian menjadi salah satu sektor yang dapat bertahan dari gempuran pandemi. (ACTNews/Reza Mardhani)

Selain itu, masih ada paradigma yang menjadikan petani sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan pengganjal inflasi.  Demikian yang diungkapkan Darwin Darmawan salah seorang mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia melalui tulisannya. “Di sini sumber persoalan pertanian di Indonesia. Paradigma kita salah karena menjadikan petani sekedar objek untuk ketersediaan pangan,” jelas Darwin.

Menurut Darwin, visi agraria perlu menjiwai dan menjadi fokus kebijakan pemerintah. Juga jika masalah klasik kekurangan pangan ingin diatasi, perlu perubahan paradigma pembangunan pertanian.

“Dari sekadar menjadikan petani objek untuk food security menjadi paradigma yang memberi ruang luas kepada petani untuk mewujudkan food security, ecological sustainability, dan kesejahteran petani,” kata Darwin.


Ikhtiar ini yang dilakukan Global Wakaf-ACT melalui program Wakaf Sawah Produktif. Untuk menjaga kedaulatan pangan, Global Wakaf-ACT membantu para petani lewat bantuan modal serta pendampingan. Global Wakaf-ACT melakukan intervensi di tiga aspek, yaitu teknologi pertanian, modal kerja, dan penyerapan hasil panen oleh Global Wakaf-ACT.

“Intervensi teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi, modal kerja untuk kebutuhan produksi seperti membeli pupuk dan bibit, ketiga kita menjamin pembelian gabah dengan harga yang menguntungkan buat petani,” ujar Wahyu Nur Alim dari Tim Global Wakaf-ACT.

Selain itu, para petani juga diberikan nutrisi hayati Bio ACT sebagai pupuk. “Dengan nutrisi Bio ACT ini, semua lahan kita usahakan bisa organik tanpa pupuk dan pestisida kimia. Kami berharap, nutrisi Bio ACT bisa meningkatkan kualitas panen para petani,” terang Wahyu. Sampai saat ini, program Wakaf Sawah Produktif telah menyapa lebih dari 6.600 pekerja tani di 21 kota dan kabupaten seluruh Indonesia.[]