Pandemi Dorong Potensi Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk miskin meningkat semenjak terjadinya pandemi, ditambah lagi dengan adanya potensi kerawanan pangan akibat produksi yang terkendala.

Produksi pangan dan bantuan pangan.
Seorang lansia di Kampung Rancasagatan, Kecamatan Gedebage, Bandung, sangat bahagia menerima paket pangan dari ACT dan Quran Best. (ACTNews)

ACTNews, JAKARTA – Pandemi mendorong bertambahnya angka kemiskinan. Demikian kesimpulan yang didapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat 0,97% dari tahun sebelumnya.

“(Secara nominal) jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019,” ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/2/2021).

Ancaman krisis pangan dunia juga telah dikeluarkan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) jauh-jauh hari. Kondisi tersebut makin ditambah lagi dengan adanya potensi bencana yang mengintai Indonesia sejak awal tahun melalui gempa dan cuaca ekstrem. Bencana berpotensi mengganggu produksi pangan negeri.

“Pasti terdampak, misal sekarang banjir membuat daerah produsen terganggu. Demand sayuran dan cabai naik, supply terbatas akibatnya pasokan terganggu, harga naik, akhirnya sudah inflasi. Beberapa komoditas, cabe misalnya tapi yang lain juga sama," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Jumat (22/1/21).


Petani di Karawang sedang menanam padi di lahan sawah yang mereka kelola. (ACTNews/Eko Ramdani)

Kenaikan harga menjadi beban bagi masyarakat. Sedangkan untuk mengirim komoditas pangan ke lokasi bencana juga terkadang tidak mudah, misalnya harus menerobos banjir. Namun, komoditas di daerah itu pun tidak bisa diandalkan sepenuhnya karena produksi terganggu. "Apalagi yang terkena bencana dari daerah produksi, pasti berpengaruh ke region di lokasi tersebut, ada kelangkaan," papar Tauhid.

Pemerintah Indonesia, dari sebelum adanya bencana awal tahun ini sudah mengantisipasi kerawanan pangan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran hampir lebih dari Rp90 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada tahun ini.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan meningkatkan produksi pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging, dan komoditas lain. Selain itu, sistem pangan nasional akan dilakukan revitalisasi untuk menunjang ketahanan pangan Indonesia.

Sementara berbagai pihak juga turun langsung membantu permasalahan negeri. Seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui program-programnya yang berfokus kepada kedaulatan pangan. Salah satunya melalui program Wakaf Pangan Produktif inisiasi dari Global Wakaf – ACT.


Melalui program ini, Global Wakaf – ACT memberdayakan petani sekaligus memastikan produksi mereka berlimpah dengan dukungan dana wakaf. Hasil produksinya pun akan mengalir kepada mereka yang membutuhkan.

“Wakaf bisa mendorong manusia untuk saling mandiri, memberi, dan mencontoh keteladanan umat terdahulu dalam bermasyarakat dan bernegara. Wakaf juga termasuk instrumen keuangan tertinggi dalam sistem keuangan karena berdampak pada tujuan ekonomi dan sosial. Jika ekonomi umat tercipta dengan sangat baik, dan kehidupan sosial antar manusia itu tercipta, maka itulah cikal bakal peradaban. Mari gerakkan wakaf dan kita perjuangkan kedaulatan pangan umat. Insyaallah, jika umat berdaulat dengan pangan, maka umat akan mandiri, punya harga diri, dan bebas dari kemiskinan,” jelas Ahyudin selaku Ketua Dewan Pembina ACT pada Ahad (22/11/2020) silam. 

Saat ini Wakaf Pangan Produktif juga menjadi salah satu motor dari Gerakan Sedekah Pangan Nasional yang diinisiasi ACT. Melalui gerakan ini, ACT memiliki sejumlah program yang akan memfasilitasi kedaulatan pangan masyarakt mulai dari hulu hingga ke hilir. Sehingga tak hanya penerima yang merasakan manfaat, tapi produsen juga dapat terberdayakan. []