Pandemi, Resesi, dan Meningkatnya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan masyarakat diperkirakan juga akan naik bersamaan dengan resesi yang akan terjadi pada Oktober nanti. Berbagai pihak mencoba menekan resesi dan meminimalisir dampaknya. Salah satunya melalui bantuan langsung kepada masyarakat.

ACT mendistribusikan bantuan makanan kepada seorang pengepul barang bekas di Jakarta. (ACTNews/Eko Ramdani)

ACTNews, JAKARTA – Resesi di Iindonesia belum terjadi, melainkan baru perkiraan. Tetapi Kementerian Keuangan meyakini angka pengangguran dan kemiskinan RI bakal naik signifikan saat Indonesia masuk jurang resesi. Sebab, perekonomian Indonesia saat ini sudah terdampak hebat dan diperkirakan tumbuh negatif sampai akhir tahun. Hal ini dipastikan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

"Pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan akan naik cukup signifikan di mana kemiskinan kemungkinan akan naik sekitar 3,02 juta hingga 5,71 juta orang. Dan pengangguran meningkat kurang lebih 4 juta-5,23 juta orang," kata Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual Selasa (29/9) kemarin.

Sementara data terakhir per Maret lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data angka kemiskinan yang mencapai 26,42 juta jiwa. Semuanya terdiri dari kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 11,16 juta orang atau 7,38%. Sementara di daerah perdesaan sebesar 15,26 juta orang atau 12,82%.

Angka kemiskinan perkotaan sendiri naik 1,3 juta orang dari 9,86 juta orang pada September 2019 ke Maret 2020. Sedangkan angka kemiskinan di perdesaan mengalami kenaikan 333,9 ribu jiwa dari 14,93 juta jiwa pada September 2019 menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020.


Pengungsi anak-anak korban banjir Lebak yang mendapatkan distribusi makanan gratis. (ACTNews/Gina Mardani)

Selain kebijakan yang tepat, salah satu solusi untuk menggenjot kembali ekonomi adalah dengan menggerakkan kembali daya beli masyarakat. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Lukman Hakim, ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Ia mengatakan peningkatan daya beli oleh masyarakat akan mampu mengantisipasi resesi panjang akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat, termasuk yang sudah dilakukan dengan terus menggencarkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta/bulan," katanya di Solo, Selasa lalu.

Dengan adanya bantuan berupa dana tunai tersebut masyarakat akan makin mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama bahan pokok yang selama pandemi ini terjadi penurunan pembelian oleh masyarakat. "Jelang masuk ke kuartal III, terutama pada 5 Oktober (diumumkannya pertumbuhan ekonomi kuartal III) mendatang pemerintah harus mengebut dan memperbaiki skema pemberian bantuan. Tujuannya selain untuk meningkatkan tingkat konsumsi juga agar ekonomi tidak minus terlalu besar," kata Lukman.


Bukan hanya pemerintah, masyarakat ikut ambil bagian peran ini. Seperti para dermawan yang masih terus membersamai masyarakat yang membutuhkan lewat Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan berbagai programnya. Merespons semangat ini, ACT juga baru saja meluncurkan gerakan ‘Bangkit Bangsaku’ untuk memantik optimisme anak bangsa.

Gerakan “Bangkit Bangsaku” akan fokus pada penyelamatan tiga sektor vital yang kini sangat terdampak pandemi, yakni sosial, ekonomi, dan kesehatan melalui berbagai programnya. “Bangsa kita butuh disemangati sebuah gerakan, penyadaran terhadap berbagai permasalahan, pembuka jalan solusi dan implementasi nyata, serta penjaga optimisme tetap menyala. Seluruh aksi ini membutuhkan kolaborasi besar berbagai elemen masyarakat. Semua anak bangsa diundang kontribusinya, menyiarkan semangat dan ide untuk bangkitkan bangsa. Bersama, kita akan gulirkan bola salju kepedulian kita untuk Indonesia,” tegas Ibnu Khajar selaku Presiden ACT pada peluncuran gerakan ‘Bangkit Bangsaku’ pada Rabu (30/9) ini. []