PBB: Lebih dari Setengah Populasi Gaza Hidup dalam Kemiskinan

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) melaporkan lebih dari satu juta penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena blokade atas Jalur Gaza serta serangan militer yang terjadi selama beberapa kali sejak 2008 yang mengakibatkan kerugian sejumlah miliaran Dollar AS.

Illustrasi. Potret Pemukiman Prasejahtera di Gaza yang dijangkau oleh distribusi air bersih dari Humanity Water Tank - ACT di Jalur Gaza. (ACTNews)

ACTNews, GAZA -  Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) melaporkan bahwa angka kemiskinan di Gaza telah melonjak dari 40 menjadi 56 persen dalam jangka waktu satu dasawarsa, sejak 2007 hingga 2017. Dengan total populasi sekitar dua juta jiwa, ini menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang di Jalur Gaza hidup di bawah garis kemiskinan.

“Gaza adalah salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Lebih dari setengah populasinya hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritasnya juga tidak memiliki akses untuk mendapat air bersih, pasokan listrik yang berlanjut dan dapat diandalkan, bahkan sekadar saluran pembuangan yang layak,” tulis UNCTAD dalam laporan bertanggal 25 November 2020.

Lebih lanjut, lembaga yang bermarkas di Jenewa ini mengkalkulasikan kerugian yang ditimbulkan akibat blokade yang telah berlangsung selama 13 tahun serta operasi militer yang telah terjadi selama beberapa kali sejak 2008.

“Jumlah keseluruhan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat blokade yang terus berlanjut serta pembatasan pergerakan dan ekonomi yang parah serta operasi militer diperkirakan mencapai 16,7 milyar Dollar AS,” papar UNCTAD.

Sejak Juni 2007, sekitar dua juta warga Palestina di Jalur Gaza telah terkurung di area seluas 365 meter persegi yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi Gaza serta terisolasinya wilayah tersebut dari dunia. Selain itu, operasi militer yang terjadi sejak 2008 hingga 2014 telah mengakibatkan rusaknya 1.500 bangunan bisnis dan industri serta 150.000 bangunan rumah serta fasilitas publik.

“Situasinya akan memburuk apabila blokade ini terus berlanjut,” papar Mahmoud Elkhafif, Koordinator UNCTAD untuk bantuan kepada Palestina, November 2020, dilansir dari Al-Jazeera.

Lebih lanjut, Elkhafif mendesak agar blokade itu segera dibuka agar warga Gaza dapat kembali bergerak bebas, melakukan aktivitas bisnis, serta bertemu dengan anggota keluarga mereka di luar Jalur Gaza.  

Keluarga prasejahtera tanpa penghasilan

Potret kemiskinan di Jalur Gaza terlihat dari kondisi beberapa keluarga yang telah ditemui mitra Aksi Cepat Tanggap di sana, salah satunya adalah keluarga Ali Muhammad Abu Dalakh yang tinggal di Kota Jabalia. Dengan enam anggota keluarga yang harus ditanggung, Ali tidak lagi dapat bekerja akibat penyakit ginjal yang dideritanya.  

“Penyakit ginjal yang Ali derita mengharuskannya pergi ke rumah sakit tiga kali seminggu. Sementara itu, lima orang anaknya masih menempuh jenjang pendidikan, termasuk dua anak lelakinya yang tengah belajar di universitas,” lapor mitra ACT di Gaza yang mengunjungi keluarga ini pada pertengahan Januari 2021.

Selain keluarga Abu Dalakh, keluarga Haitham Nasser Al-Jirjawi juga harus hidup di tengah kesulitan ekonomi akibat tiadanya sumber penghasilan. Haitham tak lagi dapat bekerja setelah mengalami cedera akibat serangan Israel.


Salah satu sudut tempat tinggal Haitham Al-Jirjawi di wilayah Al-Daraj, Kota Gaza. (ACTNews)

“Haitham juga menanggung hidup tiga adik-adiknya, termasuk satu adik perempuannya yang masih kuliah dan membutuhkan biaya hidup. Selain itu, kedua anaknya yang masih kecil membutuhkan popok dan susu. Dia tak lagi dapat bekerja akibat cedera yang dialaminya,” imbuh mitra ACT di Gaza.


Sister Family Palestine-Indonesia persaudarakan dua bangsa

Sebagai upaya terus mendukung kehidupan bangsa Palestina yang hidup di bawah garis kemiskinan, Aksi Cepat Tanggap meluncurkan program Sister Family Palestine Indonesia. Melalui program ini, Sahabat Dermawan dapat berkomitmen untuk memberikan bantuan tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga prasejahtera di Palestina seperti makanan, pakaian, kebutuhan sanitasi, perlengkapan dan biaya pendidikan, serta untuk membayar biaya sewa rumah.

“Program Sister Family Palestine-Indonesia hadir sebagai jawaban persoalan sosial di Palestina dengan juga menghadirkan rasa persaudaraan dari mereka yang mampu dan dermawan, yakni donatur warga Indonesia, dengan mereka yang membutuhkan, yaitu penerima manfaat di Palestina,” papar Said Mukaffiy dari tim Global Humanity Response – ACT, Selasa (26/01/2021). Said menambahkan, misi silaturahim menjadi basis dari program ini sebagai jawaban dari permasalahan kemiskinan umat dengan ACT sebagai perantara.

Said menambahkan, bantuan ini menyasar keluarga yatim, keluarga dengan anggota keluarga yang sakit, keluarga yang terlilit utang, para pengungsi, guru honorer, keluarga tanpa penghasilan, para dai dan imam, para janda miskin, serta keluarga yang kehilangan kepala keluarganya atau yang kepala keluarganya menyandang disabilitas. []