Penting Menjaga Ketahanan Pangan di Masa PPKM Darurat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali mulai berlaku 3 Juli 2021 hingga 20 Juli mendatang. Isu kerentanan pangan mengancam sebagian masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Operasi Makan Gratis salah satu cara meredam kerentanan pangan saat PPKM Darurat Jawa-Bali. (ACTNews/Arifka Nanda)

ACTNews, JAKARTA Mulai Sabtu (3/7/2021), pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali sampai 20 Juli mendatang.  Tujuannya, demi menekan laju penularan Covid-19 yang semakin tinggi. Hal tersebut karena dalam dua pekan terakhir, 19 Juni-2 Juli 2021, tercatat sebanyak 265.672 penambahan kasus baru Covid-19, yang mana menambah total kasus aktif di Indonesia yang telah mencapai 2,23 juta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (1/7/2021), menyebut, penerapan PPKM Darurat ini akan menjangkau 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4, dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali. Level asesmen situasi pandemi ini dinilai berdasarkan faktor laju penularan dan kapasitas respons suatu daerah sesuai standar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Adanya penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi, sosial, keagamaan, budaya, dan pendidikan semakin diperketat. Bahkan, sektor perekonomian seperti pusat perbelanjaan dan perdagangan ditutup, tempat ibadah dan area publik juga ditutup untuk sementara waktu.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Ahmad Buchari menyetujui adanya kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali demi menurunkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Namun, Buchari mengaku khawatir akan kondisi kebutuhan pangan masyarakat prasejahtera. "PPKM Darurat Jawa-Bali harapannya dapat tepat sasaran untuk mengurangi kasus aktif Covid-19. Tapi perlu dipikirkan, siapa yang memberikan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, nanti mereka mau makan apa," jelas Buchari, saat dihubungi ACTNews, Sabtu (3/7/2021).

"Bagaimana nanti masyarakat akan memenuhi kebutuhan pokoknya, perlu fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka agar bisa makan, misalnya adanya operasi pasar dan pendistribusian sembako. Kini pertanyaannya apakah masyarakat sudah aman dan nyaman," tambah Buchari.

Buchari, melanjutkan PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan momentum kebangkitan bersama setiap elemen masyarakat. Momentum ini harus menghadirkan modal sosial yakni sikap saling tolong menolong antar sesama, baik dari sisi masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Dalam PPKM Darurat Jawa-Bali yang paling penting adalah sikap kepedulian antar sesama, sayangnya sikap tersebut mulai hilang. Kita harus membangun sikap peduli yang dilandasi atas keprihatinan terhadap masalah. Peduli terhadap sesama itu perlu dilakukan, nantinya akan terbangun public trust antara pemerintah dan masyarakat  untuk saling bersinergi." ungkap Buchari.

Merespons hal tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menginisiasi gerakan Darurat Solidaritas, Selamatkan Bangsa dari Pandemi. Melalui gerakan ini, ACT berupaya berkontribusi menyelamatkan kondisi masyarakat yang tengah terdampak Covid-19, khususnya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. Gerakan ini pun perlunya dimotori oleh semangat berbagi bangsa Indonesia.

Dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (2/7/2021), Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan, akan memasifkan Operasi Pangan Gratis selama PPKM Darurat Jawa-Bali demi melawan kerentanan pangan yang terjadi di masyarakat. Armada kemanusiaan juga akan mendukung aksi baik ini. Armada seperti Humanity Food Truck dan Humanity Food Bus, hingga 90 unit Food Van akan bergerak menghadirkan yang terbaik untuk masyarakat.[]