ID
EN
ACTNews, JAKARTA – Mulai Sabtu (3/7/2021), pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali sampai 20 Juli mendatang. Tujuannya, demi menekan laju penularan Covid-19 yang semakin tinggi. Hal tersebut karena dalam dua pekan terakhir, 19 Juni-2 Juli 2021, tercatat sebanyak 265.672 penambahan kasus baru Covid-19, yang mana menambah total kasus aktif di Indonesia yang telah mencapai 2,23 juta.
Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis
(1/7/2021), menyebut, penerapan PPKM Darurat ini akan menjangkau 48
kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4, dan 74 kabupaten/kota
dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali. Level asesmen
situasi pandemi ini dinilai berdasarkan faktor laju penularan dan kapasitas
respons suatu daerah sesuai standar rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Adanya penerapan
PPKM Darurat Jawa-Bali tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap
kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi, sosial,
keagamaan, budaya, dan pendidikan semakin diperketat. Bahkan, sektor
perekonomian seperti pusat perbelanjaan dan perdagangan ditutup, tempat ibadah
dan area publik juga ditutup untuk sementara waktu.
Pakar Kebijakan
Publik Universitas Padjajaran Ahmad Buchari menyetujui adanya kebijakan PPKM
Darurat Jawa-Bali demi menurunkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Namun,
Buchari mengaku khawatir akan kondisi kebutuhan pangan masyarakat prasejahtera.
"PPKM Darurat Jawa-Bali harapannya dapat tepat sasaran untuk mengurangi
kasus aktif Covid-19. Tapi perlu dipikirkan, siapa yang memberikan dan memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat, nanti mereka mau makan apa," jelas Buchari,
saat dihubungi ACTNews, Sabtu (3/7/2021).
"Bagaimana
nanti masyarakat akan memenuhi kebutuhan pokoknya, perlu fasilitas-fasilitas
yang mendukung mereka agar bisa makan, misalnya adanya operasi pasar dan
pendistribusian sembako. Kini pertanyaannya apakah masyarakat sudah aman dan
nyaman," tambah Buchari.
Buchari,
melanjutkan PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan momentum kebangkitan bersama
setiap elemen masyarakat. Momentum ini harus menghadirkan modal sosial yakni
sikap saling tolong menolong antar sesama, baik dari sisi masyarakat, pemerintah,
maupun lembaga swadaya masyarakat.
"Dalam PPKM
Darurat Jawa-Bali yang paling penting adalah sikap kepedulian antar sesama,
sayangnya sikap tersebut mulai hilang. Kita harus membangun sikap peduli yang
dilandasi atas keprihatinan terhadap masalah. Peduli terhadap sesama itu perlu
dilakukan, nantinya akan terbangun public
trust antara pemerintah dan masyarakat untuk saling bersinergi."
ungkap Buchari.
Merespons hal
tersebut, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menginisiasi gerakan Darurat Solidaritas,
Selamatkan Bangsa dari Pandemi. Melalui gerakan ini, ACT berupaya berkontribusi
menyelamatkan kondisi masyarakat yang tengah terdampak Covid-19, khususnya saat
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20
Juli 2021. Gerakan ini pun perlunya dimotori oleh semangat berbagi bangsa
Indonesia.
Dalam konferensi
pers secara virtual, Jumat (2/7/2021), Presiden ACT Ibnu Khajar menyampaikan,
akan memasifkan Operasi Pangan Gratis selama PPKM Darurat Jawa-Bali demi
melawan kerentanan pangan yang terjadi di masyarakat. Armada kemanusiaan juga
akan mendukung aksi baik ini. Armada seperti Humanity Food Truck dan Humanity
Food Bus, hingga 90 unit Food Van akan bergerak menghadirkan yang terbaik untuk
masyarakat.[]
