Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia telah dipraktikkan sejak Kerajaan Islam Aceh dan Banjar. Bahkan zakat juga pernah dikelola untuk membiayai perjuangan merebut kemerdekaan.

pengelolaan zakat di indonesia
Ilustrasi. Pegawai pabrik beras sedang mengangkat beras zakat fitrah untuk didistribusikan. (ACTNews/Eko Ramdani)

ACTNews, JAKARTA SELATAN – Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Bahkan telah dipraktikkan sejak kerajaan Islam di Aceh dan Banjar. Bahkan zakat juga menjadi alat untuk membiayai perjuangan melawan penjajah. 

Faisal, dosen IAIN-sekarang UIN-Raden Intan Lampung dalam tulisannya di Analisis Jurnal Keislaman, menjelaskan pada masa Kerajaan Islam Aceh, negara mewajibkan masyarakat menyerahkan zakat. Pemungutan zakat dilakukan di pasar, muara sungai yang dilintasi pedagang, dan terhadap orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. 

Pada masa kekuasaan kerajaan Aceh, kantor pembayaran zakat berlangsung di masjid-masjid. Imam dan penghulu ditugaskan untuk memimpin kegiatan keagamaan dan mengelola keuangan masjid yang bersumber dari zakat, infaq, dan wakaf.

Di masa kerajaan Banjar, zakat diambil dari pedagang, pejabat, petani, dan yang lainnya. Jenis zakat yang berlaku pada masa kerajaan Banjar juga bermacam-macam yakni zakat tanah, zakat padi persepuluh, zakat pendulangan emas dan berlian, dan pajak dagangan. 

“Yang menarik di sini (kerajaan Banjar) penarikan zakat untuk hasil bumi dilakukan setiap tahun sesaat setelah musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktik pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam,” tulis Faisal.  

Pada masa penjajahan, zakat berperan menjadi sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan. Setelah tahu manfaat dan kegunaan zakat seperti itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan perjuangan dengan melarang semua pegawai, priyayi, dan masyarakat pribumi mengeluarkan zakat harta mereka.

 


Zakat Anda bahagiakan guru honorer pra sejahtera. (ACTNews)

Dalam buku Panduan Zakat Praktis Kementerian Agama, pada 4 Agustus 1893 Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijlad nomor 1892 berisi tentang kebijakan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Inti isinya adalah, mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib yang bekerja mengurus administrasi pemerintah Belanda, maka Pemerintah tidak akan mencampuri urusan pengelolaan zakat lagi. 

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1968 pemerintah ikut membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan Menag No.4 dan 5/1968, yakni tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi.[]