Tiga Masalah Serius Guru Honorer di Indonesia

Tiga permasalahan serius guru honorer di Indonesia. Mulai dari status, kesejahteraan, hingga kualitas para guru.

masalah guru honorer
Ilustrasi. Dharwanto guru honorer di Pekalongan saat sedang mengajar. (ACTNews)

ACTNews, JAKARTA SELATAN – Permasalahan guru honorer di dunia pendidikan Tanah Air masih menjadi isu yang harus ditangani dengan serius. Mulai dari permasalahan kesejahteraan hingga kompetensi para guru honorer. 

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim dalam Webinar Sahabat Guru Indonesia Timur yang diadakan PPI UK dengan ACT Februarai 2021 lalu mengatakan, ada tiga permasalahan serius guru honorer di Indonesia, yaitu:

Status tidak jelas 

Menurut Ramli, di banyak daerah, guru honorer tidak memiliki SK mengajar. Namun anehnya, para guru yang tidak memiliki SK bisa mengajar di kelas. Status yang tidak jelas ini membuat guru honorer tidak bisa melakukan dan mendapatkan banyak hal. 

“Jangankan SK Kepala daerah, SK Kepala sekolah pun kadang mereka tidak memilikinya namun bisa  mengajar di ruang kelas,” kata Ramli dalam webinar tersebut.  

Ramli menambahkan, guru honorer di sekolah swasta terkadang lebih baik kondisinya, dibanding sekolah negeri. Guru honorer di sekolah swasta mendapatkan SK yayasan. “Dari SK yayasan ini kemudian mereka bisa mengikuti PPG, kemudian dari PPG mereka bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru setelah lulus,” ujarnya.  

Kesejahteraan 

Ramli menekankan, jika statusnya sudah tidak jelas, maka kesejahteraannya juga dipastikan tidak jelas. Di Kabupaten Maros, pendapatan guru SD itu 100 ribu per bulan, diterima tiga bulan sekali bahkan kadang-kadang enam bulan sekali. 

“Bisa dibayangkan bagaimana caranya mereka hidup dengan angka-angka (gaji) itu?” ungkapnya. Pertanyaan itu mengganggu para guru honorer, sehingga mereka berhenti menjadi guru.

Namun ketika berhenti menjadi guru, murid-murid datang ke rumah, membujuk agar guru yang berhenti kembali mengajar di sekolah. Akhirnya mereka kembali ke sekolah. “Jadi karena panggilan hati, mereka tetap mau mengajar di sekolah,” jelasnya. 

Sarjana pendidikan yang mempunyai kualitas tinggi, lanjut Ramli, akhirnya tidak berpikir menjadi guru, kecuali yang panggilan jiwa. Mereka akan berpikir untuk melanjutkan S2 atau S3. Lalu ingin jadi dosen atau mungkin bekerja di tempat lain yang lebih menjanjikan (gaji), dibanding menjadi guru honorer yang digaji Rp100 ribu per bulan. 

Kualitas 

Dari sisi kualitas, sangat wajar jika guru honorer bermasalah. Menurut Ramli, sistem rekrutmen guru di sekolah tidak jelas, misal guru bahasa Inggris tidak bisa bahasa Inggris, guru agama tidak mau khutbah Jumat, dan guru matematika tidak bisa berhitung.

Selain itu, para guru juga tidak pernah diikutsertakan atau mengikuti pelatihan kompetensi, sehingga kemampuannya tidak meningkat. Padahal seiring berjalannya waktu, zaman juga berubah dan mengalami peningkatan, begitu juga dengan anak didik.[]