Memaknai Kemerdekaan dengan Mengingat Kepada Siapa Kita Berutang

Salah satu bentuk syukur atas nikmat 76 tahun kemerdekaan ini adalah dengan mengingat kembali siapa saja yang telah menorehkan sejarah bangsa kita hingga hari ini.

Kemerdekaan Indonesia
Image Andi Noor Faradiba
Manager Global Humanity Response ACT

Bulan Agustus selalu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Selalu ada rasa yang berbeda ketika 31 Juli berakhir dan memasuki hari pertama Agustus. Seakan setiap rumah, setiap orang tiba-tiba terbangun dan harus menyiapkan sesuatu yang besar yang akan datang, kira-kira sama seperti ketika Idul Fitri sudah mendekat.

Suasana ini spesial, hanya dirasakan oleh orang Indonesia-di mana pun berada. Setiap jalan, gang, halaman rumah, kantor, bersiap menyambut Agustus, merah putih sepanjang mata memandang. It’s perfect, it’s beautiful, it’s glorious, it’s a victory.

Euforia kemerdekaan dan suka cita keriaan rangkaian acara 17 Agustus, merupakan rentetan tahunan yang selalu dinanti. Persiapan perlombaan, mendekorasi lingkungan sekitar, mural-mural dinding, gapura gang yang harus dicat menyibukkan setiap orang.

Kebahagiaan, hadiah dari buah kemenangan dan kemerdekaan yang kita dapatkan 76 tahun yang lalu. Untuk itu kita harus selalu bersyukur dan tidak menyia-nyiakan kemerdekaan ini.

Salah satu bentuk syukur atas nikmat 76 tahun kemerdekaan ini adalah dengan mengingat kembali siapa saja yang telah menorehkan sejarah bangsa kita hingga hari ini. Mengenang masa lalu selalu menjadi bentuk rasa syukur dan refleksi bagi kita bangsa Indonesia, bahwa sungguh kemerdekaan tidak datang dengan sendirinya.

Yang Indonesia miliki hari ini, adalah utang kepada mereka yang dahulu memastikan, dengan keringat dan darahnya, bahwa kita–keturunan mereka dan generasi selanjutnya–tidak harus hidup tunduk di bawah tekanan bangsa lain. Bangsa ini lahir dari pemahaman fundamental pendahulu bahwa kemerdekaan adalah hal yang harus diperjuangkan.

Hari ini kebanyakan dari kita hanya menantikan kemeriahan Agustus yang indah dan hanya sedikit yang berusaha untuk mengingat apa yang terjadi menjelang peristiwa kemerdekaan Indonesia itu sendiri.

Banyak sekali aspek yang mendukung tercapainya kemerdekaan bangsa ini, dari perlawanan militer, gerilya masyarakat yang tertekan, usaha diplomasi yang kuat, hingga dukungan eksternal. Mengingat dan terus menyuarakan usaha-usaha yang dilakukan pendahulu kita dari semua aspek ini, merupakan bentuk rasa terima kasih dan utang budi, yang harus selalu kita ceritakan ke generasi-generasi yang akan datang.

Salah satu dukungan eksternal yang harus selalu kita ingat dan ceritakan adalah dukungan negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Kekuatan diplomasi dan pengakuan ini memiliki pengaruh besar dalam usaha melepaskan diri secara utuh dari tekanan global, khususnya negara yang melihat Indonesia masih sebagai objek kolonialisme.

Pengakuan dunia akan kemerdekaan Indonesia tidak datang dengan sendirinya dan seketika. Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, tidak serta merta menjamin dukungan semua negara secara de jure.

Pengakuan ini datang bertahap dan dalam periode yang tidak cepat. Kekuatan diplomasi menjadi penting dalam periode ini, karena pengakuan sebuah negara atas Indonesia menjadi modal untuk mendorong negara lain melakukan hal yang sama.

Maka negara manakah yang pertama kali memulai “bola salju” dukungan diplomatik yang berharga ini?

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Mesir memang tercatat sejarah sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada Maret 1947, Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Monem menyatakan pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini tidak lepas dari berkat lobi Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh Palestina, serta tokoh dan pemerintah Mesir.


Sebuah resepsi pada 9 Juni 1947 untuk merayakan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Dari kiri ke kanan: Menteri Luar Negeri Indonesia, Haji Agus Salim, Pangeran Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Muhammad Amin Al Husaini. (Foto: Kementerian Penerangan Indonesia)

Namun sejarah mencatat ada satu negara yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum proklamasi. Pada 1944 Palestina menjadi negara yang pertama mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mendengar informasi bahwa Jepang memberikan kedaulatan Indonesia, yang berada di pelariannya di Jerman membuat pernyataan secara terbuka melalui radio dan media berbahasa Arab menyiarkan dukungan rakyat Palestina atas kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, Siaran terus diulang selama dua hari. Bahkan media harian Al-Ahram, yang dikenal teliti, juga memberitakan hal ini. Selain itu, Ali Taher saudagar kaya dan media-titan kelahiran Nablus Palestina, yang memiliki  beberapa media cetak, di antaranya Ashoura, Al-Shabab, Al Minhaj dan Al Alam Al-Masri, juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan dukungan kemerdekaan Indonesia. Sosok Ali Taher dikenal sebagai raja media Palestina dan sangat mencintai Indonesia, terbukti dengan kedekatannya dengan para pejuang Indonesia di Timur Tengah.


Mufti Besar Palestina, Muhammad Amin al-Husaini (tengah) dan Muhammad Ali Taher (kiri) bersama warga Indonesia setelah melarikan diri ke Kairo di mana ia mendapat perlindungan dari Raja Farouk dari Mesir. (foto: Kementerian Penerangan Indonesia)

Hal ini dilakukan oleh dua tokoh tersebut sebagai bentuk upaya politik dan diplomasi agar menjadi modal mendorong dan melobi kawasan timur tengah, khususnya negara-negara Liga Arab untuk mengagendakan pengawalan upaya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 3 Oktober 1944 dalam kapasitasnya sebagai Mufti Besar Baitul Maqdis dan dalam kapasitasnya sebagai Presiden Kongres Muslim Dunia, Syeikh Al-Husaini mengirim telegram kepada duta besar Jepang untuk Jerman saat itu; Oshima. Oshima lalu menegur pemerintah Jepang karena belum memberikan Kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Kaisar Jepang dan memohon kepada Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniki Koiso untuk memutuskan secepat mungkin nasib enam puluh juta orang Indonesia yang lima puluh juta di antaranya adalah Muslim. Kongres Muslim Dunia mendesak pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kuniki Koiso berjanji akan berusaha memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan jawabannya direkam oleh kantor berita Jepang Domei.

Syekh Muhammad Amin al-Husaini pernah menimba ilmu di madrasah yang sama dengan Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri gerakan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. Hasyim Asy'ari berkorespondensi dengan al-Husaini. Hasyim Asy'ari dikirimi salinan telegram al-Husaini yang dikirimkan perdana menteri Jepang. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua NU, Hasyim Asy'ari mengakui peran al-Husaini dalam menekan perdana menteri Jepang untuk mengambil tindakan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji mantan Kaisar Jepang.

Setelah ini al-Husaini menggunakan pengaruhnya untuk melobi negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia bekerja untuk membangun hubungan antara Indonesia dan Mesir dan menghubungkan Indonesia dengan Raja Farouk dari Mesir. Kemudian Mesir menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946 dan juga melobi negara-negara Arab lainnya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Al Husaini melobi dua tokoh penting Liga Arab yakni, Perdana Menteri Mesir Mahmoud Fahmy el-Naqrasyi dan Menteri Luar Negeri Mesir Abdulrachman Azzam Pasya yang juga Sekjen Liga Arab saat itu.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 diadakan pertemuan di Kairo di gedung Organisasi Pemuda Islam yang dihadiri oleh banyak pemimpin dan aktivis politik Arab termasuk anggota parlemen Mesir, sekretaris jenderal Liga Arab, dekan Raja Fouad I Universitas, tokoh pers dan nasionalis Arab Muhammad Ali Thahir, Habib Borguiba yang kemudian menjadi Presiden Tunisia serta para pemimpin dan aktivis Lebanon dan Aljazair. Di sana diputuskan untuk membentuk Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia yang mengeluarkan 7 butir resolusi yang meminta seluruh bangsa Arab dan Islam untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, membicarakannya di parlemen mereka, untuk secara resmi mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengumumkannya kepada dunia. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang pasukannya telah tiba di Indonesia lebih dulu daripada Belanda, agar tidak mendukung Belanda. Hadir dua mahasiswa Indonesia yang mewakili Indonesia saat itu, yakni; Muhammad Zein Hasan dan Ismail Banda.

Pada tanggal 18 November 1946 al-Husaini menelepon Muhamad Rasjid, wakil menteri luar negeri Indonesia saat itu untuk memberitahunya bahwa negara-negara Arab mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Al-Husaini kemudian berhasil mengajak Muhamad Abdulmunim Mustapha, Konsul Jenderal Mesir di Bombay untuk pergi ke Indonesia dengan pesawat jet pribadi dan bertemu dengan Presiden Soekarno pada tanggal 15 Maret 1947. Dia membawa surat untuk Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa semua negara anggota Liga Arab mendukung kemerdekaan Indonesia.


 Haji Agus Salim (kedua dari kiri) dan Muhammad Ali Taher dalam sebuah kesempatan di tahun 1946. (foto: Kementerian Penerangan Indonesia)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secara de facto pada tahun 1945, Indonesia membutuhkan pengakuan internasional secara de jure. Pada bulan April 1947, Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim yang juga pemimpin Sarekat Islam dikirim dalam misi niat baik diplomatik ke wilayah Timur Tengah untuk melobi pengakuan tersebut.

Pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Perjanjian tersebut ditandatangani di Kairo oleh Naqrashi Pasha, Perdana Menteri Mesir dan Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Haji Agus Salim didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Muhamad Rasjid dan Menteri Penerangan Abdurrahman Baswedan (kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan). Itu adalah perjanjian internasional pertama yang ditandatangani oleh Republik muda dan sangat penting bagi Indonesia. Haji Agus Salim berpesan kepada A.R. Baswedan untuk membawa Salinan perjanjian tersebut ke Soekarno walau bahkan dengan nyawanya sebagai taruhan.

Pada tanggal 14 Juni Duta Besar Belanda untuk Mesir memprotes Traktat tersebut dengan alasan Indonesia belum merdeka dan masih berada di bawah kedaulatan Belanda. Duta Besar Belanda berjanji kepada Mesir bahwa Mesir akan menerima dukungan penuh dari Belanda untuk Palestina di PBB jika saja Mesir mencabut pengakuannya atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentu merupakan dilema moral bagi tokoh Palestina dan juga Mesir saat itu. Namun sebagai kekuatan eksternal yang gigih mengupayakan kemerdekaan Indonesia, tokoh Palestina dan Mesir tidak goyah dengan tawaran Belanda.

“Salah satu syarat hadir di PBB adalah suatu negara harus sudah mendapat pengakuan de jure oleh negara lain dalam bentuk perjanjian internasional yang ditandatangani dengan negara tersebut. Traktat tersebut tentu saja sangat mengecewakan pemerintah Belanda tetapi ketika Konsul Belanda di Kairo meminta pertemuan dengan Perdana Menteri Mesir, mereka ditolak,” ungkap Taher Ibrahim Hamad, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.


 Haji Agus Salim, Menlu RI (kanan), Mahmoud Fahmy el-Naqrasyi, Perdana Menteri Mesir (tengah) dan A.R. Baswedan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Mesir dan Indonesia. (foto: Kementerian Penerangan Indonesia)

Pengakuan Mesir akan kemerdekaan Indonesia ini, lalu diikuti oleh Lebanon pada Juni 1947, Suriah Pada Juli 1947, Arab Saudi pada November 1947, dan Yaman pada Mei 1948. Saat Agresi Militer kedua Belanda pada tahun 1948 diluncurkan, atas permintaan Syeikh Al-Husaini negara Liga Arab bersama-sama menutup pelabuhan dan bandara mereka untuk Belanda. Al-Husaini juga meminta Negara Liga Arab untuk mengibarkan bendera Indonesia di samping bendera mereka sendiri di semua Pelabuhan. Terusan Zues yang merupakan jalur penting, juga memblokir militer Belanda. Merespon Agres yang dilakukan Belanda kepada Indonesia, Ali Taher juga memberikan bantuan finansial kepada Indonesia memperkuat ekonomi Republik Muda yang sedang diserang.

Semua rentetan usaha dan beratnya perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Palestina dalam membantu kemerdekaan Indonesia saat  itu mereka lakukan ketika negara mereka sendiri juga sedang dijajah. Mereka paham bahwa kekuatan Negara mereka saat itu tidak dapat secara signifikan memberikan dampak kuat, maka mereka mengorkestrasi gerakan lobi diplomasi melalui negara Arab lainnya. Hal ini memberikan ikatan persaudaraan sangat kuat antara Indonesia dan Palestina sampai hari ini. Sebagai sesama Negara yang paham betul akan buruknya kolonialisasi akan kedaulatan suatu bangsa, Indonesia dan Palestina menjadi sekutu yang sangat berharga satu sama lain.

Hari ini 76 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sekutu dan sahabat kita Palestina masih belum merdeka. Mereka masih hidup di bawah penjajahan dan okupasi Israel. Saat ini ketika kita mengenang peran penting bangsa Palestina akan kemerdekaan kita, mereka masih belum mengenal indahnya kebebasan. Hari ini ketika kita dapat dengan bangga mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kapan saja dan di mana saja, sekutu dan sahabat kita Palestina dipersekusi dan dilarang menggunakan atribut negaranya.

Sejarah mencatat pentingnya peran tokoh-tokoh Palestina merepresentasikan bangsanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, semoga kita tidak dicatat sejarah sebagai bangsa yang tidak tahu terima kasih dan enggan membalas utang budi. Sungguh malu rasanya 76 tahun merasakan kemerdekaan ini, namun teman seperjuangan kita dahulu, hingga hari ini belum merasakan apa yang kita rasakan. Kita harus mempertanyakan upaya kita sebagai bangsa dan masyarakat dunia yang beradab dan berdaulat, apakah sudah semaksimal mungkin usaha kita atau apakah kita sudah terlena dengan warisan kemerdekaan hingga lupa balas jasa.

Ketika Palestina bahkan belum merdeka dan mereka total menyuarakan dan mengawal kemerdekaan Indonesia, apakah pantas kita sebagai masyarakat yang merdeka justru tidak secara total, bahkan harusnya lebih, menyuarakan dan mengawal kemerdekaan Palestina?

Kewajiban Bangsa Indonesia dalam mengawal kemerdekaan Palestina juga merupakan warisan berharga yang diberikan sejarah kepada kita hari ini. KKIPP memahami betul bahwa saat ini sejarah sedang berbalik menulis peran Indonesia atas perjuangan Palestina. Maka marilah kita mengukir sejarah untuk masa depan, bahwa Bangsa Indonesia dan kekuatan Civil Society-nya menggerakkan dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.