Terlahir Sama, Namun Tak Setara

Warga Palestina dan Israel mungkin lahir di tanah yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak setara dalam hal hak asasi. Pendudukan Israel yang begitu lama di Palestina semakin memperkuat praktik apartheid dan persekusi terhadap masyarakat Palestina.

warga palestina
Image Andi Noor Faradiba
Manager Global Humanity Response ACT

Kata “pendudukan” atau “okupasi” sangat lekat di telinga masyarakat Palestina. Bukan diksi yang begitu saja mereka terima dengan lapang dada, tentunya. Bagaimana tidak? Pendudukan perlahan mengubah kedaulatan negara mereka, mendekatkan masyarakatnya pada persekusi hingga praktik apartheid. Palestina tak lagi menampung warga Palestina, namun juga “tamu Israel” yang kini ikut berdaulat dalam wilayah yang sama. Dengan lamanya proses okupasi Israel di Palestina, generasi baru kedua bangsa tersebut bisa jadi terlahir sama, namun mereka tak setara.

Baru-baru ini Human Rights Watch membedah sejarah okupasi Israel terhadap Palestina yang sangat kompleks, dalam laporan berjudul “A Threshold Crossed” pada 27 April 2021 lalu. Laporan ini mengingatkan saya kembali pada rangkaian peristiwa ketidakadilan yang dialami masyarakat Palestina, yang saya dengar langsung dari mitra kami, ACT, di Palestina. Mulai dari bagaimana Israel memanipulasi sumber daya alam untuk mereka, hingga diskriminasi bagi masyarakat Palestina/Arab. Contoh sederhananya, mereka belokkan aliran sungai dan mengatur sedemikian rupa agar tanah masyarakat Palestina tertinggal tandus dan tak subur.

Palestina dan masyarakatnya memang mengalami perjalanan panjang bentuk diskriminasi dan eksperimen (dengan investasi besar-besaran) pemerintah Israel yang berusaha mengatur wilayah tempat tinggal warga Palestina agar dapat dengan mudah dikontrol dan dimarginalkan. Permukiman warga Palestina dikotak-kotakkan dan diberikan label sesuai kategori yang dikehendaki Israel.

Dalam laporannya, Human Rights Watch mengatakan sekitar 6,8 juta orang Israel dan 6,8 juta orang Palestina saat ini tinggal di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan, sebuah wilayah yang meliputi Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory), yang terdiri dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Di sebagian besar wilayah ini, Israel adalah satu-satunya kekuatan pemerintahan yang tiran; yang selebihnya menjalankan otoritas utama di samping pemerintahan Palestina sendiri (Ramallah) yang sangat terbatas wewenangnya.

Di seluruh wilayah ini dan di sebagian besar aspek kehidupan, otoritas Israel secara metodis memberikan hak istimewa kepada orang Israel dan mendiskriminasi orang Palestina. Hukum, kebijakan, dan pernyataan oleh pejabat Israel terkemuka menjelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah mempertahankan kendali Israel atas demografi, kekuasaan politik, dan tanah, telah lama menjadi pedoman kebijakan pemerintah. 

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pihak berwenang Israel telah merampas, mengurung, memisahkan secara paksa, dan menundukkan paksa orang-orang Palestina berdasarkan identitas mereka dalam berbagai tingkat intensitas. Di daerah-daerah tertentu, perampasan ini begitu parah sehingga menjadi perhatian banyak pihak akan praktik apartheid dan penganiayaan terhadap hak asasi manusia.

Sehingga ketika lahir, seorang anak Palestina mendapatkan label identitas dan entitas diri yang melekat pada dirinya berdasarkan seperangkat aturan yang diciptakan oleh orang-orang yang tujuan utama hidupnya adalah menghapus Palestina dari muka bumi, dengan cara apa pun.

Berikut gambaran ketidaksetaraan hak bagi masyarakat Palestina dan Israel berdasarkan tempat lahir mereka. Data ini merupakan hasil investigasi Human Rights Watch yang menunjukkan bahwa otoritas israel terbukti melakukan kejahatan apartheid dan persekusi.










Dukungan berkelanjutan perjuangan Palestina


Segala bentuk persekusi dan diskriminasi yang bersifat apartheid telah menyebabkan kondisi masyarakat Palestina yang serba terbatas saat ini. Penyitaan tanah, penolakan hak tinggal, penangguhan hak-hak sipil, dan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina menjadikan warga Palestina terbelenggu krisis kemanusiaan dari berbagai sisi. Dan semuanya makin memperparah kondisi kemiskinan dan ketidaksejahteraan mereka. Warga dunia sudah sepatutnya memahami fakta yang memprihatinkan ini dan berjuang membantu masyarakat Palestina dengan advokasi untuk menekan kesewenang-wenangan Israel, maupun dengan diplomasi kemanusiaan. 

Itulah mengapa kami sangat intens membantu perjuangan masyarakat Palestina. Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga kemanusiaan, tentu memberikan dukungan penuh bagi masyarakat Palestina melalui diplomasi kemanusiaan. Kami berikhtiar intervensi di bidang pangan dan air bersih, sandang, hunian layak, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Intervensi ini tentu bukan ikhtiar sambil lalu, namun berkelanjutan, yang mana sangat dibutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Penguatan diplomasi kemanusiaan ini juga kami wujudkan dengan pembukaan kantor cabang ACT di Gaza, Palestina. Harapannya tentu agar aksi-aksi kemanusiaan yang sudah berjalan dapat terus menjangkau masyarakat Palestina lebih luas lagi serta mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Indonesia dan Palestina.